bantuan kepada admin Yahoo?
bantuan image
Metzoxside
maaf bisa minta bantuan untuk email saya Yth. admin Yahoo alamat email saya ceceprahmat37@yahoo.co.id password ###mametz***** kata bantuan garut yang ke 2 kurang tahu nama awalan musisi tersebut
Answer
Pada halaman awal yahoo ada halaman bantuan untuk menerima kembali password yang hilang/lupa, silahkan di klik di sana untuk bantuan
Pada halaman awal yahoo ada halaman bantuan untuk menerima kembali password yang hilang/lupa, silahkan di klik di sana untuk bantuan
Bantuan dari PT Pertamina?
Rhea
Saya diminta bantuan oleh IBU RT untuk menjadi sekretaris PKK.
Karena ini pertama kalinya, saya belum tahu kegiatan itu.
IBU RT saya, sangat penuh ide tapi dia TBC (tidak bisa computer), dia sangat senang dengan adanya saya.
Kami juga mengadakan Kewirausahaan Barang yang dapat diangsur dengan ringan.
Untuk memenuhi kegiatan itu kami mencari investor dari beberapa pengurus.
Suatu kali kami PKK-an, tiba-tiba bendahara PKK (sok tahu dan sering memamerkan gaji suaminya) memberi masukan supaya kita mencari dana ke CSR Pertamina.
Menurut saya, mencari dana CUMA CUMA pasti tidak akan berhasil. Karena siapa yang mau memberi duit tanpa dikembalikan? Pernah juga dicoba ke Telkom atas saran tetangga lainnya. Hasilnya pun nihil, karena harus menjaminkan sesuatu.
Tetapi bendahara tersebut ngeyel kalao CSR Pertamina memberi uang/dana cuma2?
1. Apa benar CSR Pertamina memberikan dana cuma2 untuk kegiatan usaha misal kewirausahaan PKK?
2. Kalao benar, dimana saya mengirimkannya?
Answer
Setahu saya, Bu, kalau di Pertamina dan BUMN lain, ada dua metode dalam bantuan.
Pertama, berupa dana hibah. Ada yang menyebutnya bina lingkungan, community development, atau CSR. Kalau metode ini, sesuai namanya, adalah bantuan yang bersifat cuma-cuma. Setiap BUMN pun, termasuk Pertamina berbeda kebijakannya. Ada yang bisa memberikan dana tunai, tetapi sebagian besar harus berupa barang atau pelatihan.
Metode kedua, berupa program kemitraan. Kalau yang ini memang berupa pinjaman modal dengan bunga rendah, lebih rendah dari bunga pinjaman bank. Kenapa berupa pinjaman yang harus dikembalikan? Karena ini dana bergulir, yang nantinya akan dipinjamkan lagi kepada usaha kecil lainnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, Pertamina ada saluran Contact Pertamina, di nomor 500 000.
Bisa ditelpon langsung dari telepon rumah, atau menambahkan kode area kalau dari HP.
Setahu saya, Bu, kalau di Pertamina dan BUMN lain, ada dua metode dalam bantuan.
Pertama, berupa dana hibah. Ada yang menyebutnya bina lingkungan, community development, atau CSR. Kalau metode ini, sesuai namanya, adalah bantuan yang bersifat cuma-cuma. Setiap BUMN pun, termasuk Pertamina berbeda kebijakannya. Ada yang bisa memberikan dana tunai, tetapi sebagian besar harus berupa barang atau pelatihan.
Metode kedua, berupa program kemitraan. Kalau yang ini memang berupa pinjaman modal dengan bunga rendah, lebih rendah dari bunga pinjaman bank. Kenapa berupa pinjaman yang harus dikembalikan? Karena ini dana bergulir, yang nantinya akan dipinjamkan lagi kepada usaha kecil lainnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, Pertamina ada saluran Contact Pertamina, di nomor 500 000.
Bisa ditelpon langsung dari telepon rumah, atau menambahkan kode area kalau dari HP.
bantuan organisasi olahraga?
harsa w
adakah lembaga pemberi bantuan untuk kegiatan olahraga?
Answer
Alokasi APBD untuk Klub Sepakbola
Lebih Tinggi Daripada Bantuan Parpol
Oleh Nur Hidayat
2007-11-28 00:40:59
Menjelang Liga Indonesia 2007, jagad sepakbola nasional kita terguncang. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) memperingatkan klub-klub sepakbola agar menghentikan ketergantungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pilihan sulit pun harus segera diambil: mengelola klub lebih profesional agar bisa mandiri atau tetap bergantung APBD dan terjebak pasal korupsi. Berikut ulasan Nur Hidayat dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
-------
Alkisah, beberapa hari menjelang dimulainya Liga Indonesia (Ligina) 2007, seorang pejabat Depdagri mengingatkan publik bahwa bantuan keuangan dari APBD untuk mendanai klub sepakbola sebenarnya melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kontroversi pun mencuat. Para pengelola klub yang umumnya menjabat pimpinan daerah pun gelisah. Sebanyak 19 dari 32 pengelola klub peserta Ligina 2007 yang masih bergantung pada APBD pun berkumpul di Gedung Balaikota Tangerang (29/1) untuk menyatukan sikap. Mereka tidak ingin berhadapan dengan aparat penegak hukum dan terjerat pasal korupsi terkait perbedaan tafsir dua peraturan di atas dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).
Jika Depdagri mendasarkan sikapnya pada dua peraturan di atas, para pengelola klub ini berlindung di balik ketentuan pasal 69 UU SKN. Disebutkan, pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (ayat 1). Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD (ayat 2). Mereka pun mengancam tidak akan mengikuti kompetisi sampai ada sikap yang jelas dari Mendagri terkait persoalan ini.
Menjawab kegelisahan tersebut, keesokan harinya Mendagri menerbitkan surat bernomor 903/187/SJ tertanggal 30 Januari 2007. Salah satu isinya menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan terakhir untuk mendanai klub sepakbola dari APBD 2007. Tahun depan, pendanaan klub tidak dapat lagi dibebankan kepada APBD. Mendagri juga mengingatkan, bantuan APBD yang telah dimasukkan dalam APBD 2007 agar dianggarkan dalam jenis belanja bantuan sosial/hibah, bukan jenis belanja bantuan keuangan.
Pertanyaannya, mampukah klub-klub sepakbola tersebut melepaskan ketergantungan dari dana APBD? Jawabannya cukup simpel dan gamblang: sulit. Sebab, dari 36 klub yang berlaga di Ligina 2007, hanya empat klub yang tidak tergantung APBD. Dengan kata lain, hampir 90 persen klub menggantungkan kehidupan klubnya dari dana APBD.
Di Jawa Timur, dari tujuh klub yang menjadi peserta Ligina 2007, hanya Arema Malang yang tidak didanai APBD. Persebaya, misalnya, mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 17,5 miliar dari APBD 2007. Di luar itu, Deltras Sidoarjo dan Persik Kediri memperoleh Rp 15 miliar, Persela Lamongan Rp 13,5 miliar, dan Persekabpas Rp 10 miliar. Angka paling fantastis diperoleh Persema Malang yang konon mendapatkan kucuran dana APBD sebesar Rp 20 miliar (lihat grafis).
Dalam kondisi demikian, jika Ligina 2008 tetap digelar, hampir dapat dipastikan pengelola klub akan mencari celah atau siasat agar tetap dapat mendanai klub sepakbola dengan dukungan dana APBD. Kabupaten Lamongan, misalnya, berencana memasukkan anggaran Persela ke dalam pos belanja Dinas Pendidikan. Kota Kediri pun berencana membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga, agar tetap dapat membiayai Persik dari dana APBD.
Pilihan lain yang mungkin diambil pengelola adalah memilih absen dari kompetisi tahun depan sambil meningkatkan profesionalitas klub untuk mempersiapkan kemandirian. Tetapi, pilihan ini tampaknya bukan favorit pengelola klub.
Konflik Kepentingan
Diakui atau tidak, sebagai bidang olahraga yang paling digandrungi masyarakat, sepakbola telah menjadi alat politik penguasa untuk mempertahankan basis pendukungnya. Dan, karena hampir semua klub sepakbola dipimpin oleh kepala daerah, maka dapat dipastikan akan lebih banyak pengelola klub yang menyiasati kedua peraturan di atas daripada mendorong kemandirian klub sepakbola di daerah.
Dari penelusuran data APBD 2005, pemerintah daerah umumnya memasukkan anggaran untuk pendanaan klub sepakbola ke dalam pos belanja bantuan keuangan di sekretariat daerah, dengan nomenklatur bantuan keuangan untuk organisasi profesi. Misalnya, belanja bantuan keuangan untuk Persema dalam APBD Kota Malang sebesar Rp 7,5 miliar. Data APBD tahun yang sama menyebutkan, Kota Kediri (Rp 3,6 miliar) dan Kabupaten Pasuruan (Rp 3,15 miliar) memilih nomenklatur bantuan organisasi keolahragaan. Sementara Kabupaten Banyuwangi yang mengalokasikan anggaran Rp 700 juta memilih nomenklatur yang lebih lugas: bantuan kompetisi sepakbola.
Padahal, sesuai dengan ketentuan PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006, belanja
Alokasi APBD untuk Klub Sepakbola
Lebih Tinggi Daripada Bantuan Parpol
Oleh Nur Hidayat
2007-11-28 00:40:59
Menjelang Liga Indonesia 2007, jagad sepakbola nasional kita terguncang. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) memperingatkan klub-klub sepakbola agar menghentikan ketergantungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pilihan sulit pun harus segera diambil: mengelola klub lebih profesional agar bisa mandiri atau tetap bergantung APBD dan terjebak pasal korupsi. Berikut ulasan Nur Hidayat dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
-------
Alkisah, beberapa hari menjelang dimulainya Liga Indonesia (Ligina) 2007, seorang pejabat Depdagri mengingatkan publik bahwa bantuan keuangan dari APBD untuk mendanai klub sepakbola sebenarnya melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kontroversi pun mencuat. Para pengelola klub yang umumnya menjabat pimpinan daerah pun gelisah. Sebanyak 19 dari 32 pengelola klub peserta Ligina 2007 yang masih bergantung pada APBD pun berkumpul di Gedung Balaikota Tangerang (29/1) untuk menyatukan sikap. Mereka tidak ingin berhadapan dengan aparat penegak hukum dan terjerat pasal korupsi terkait perbedaan tafsir dua peraturan di atas dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).
Jika Depdagri mendasarkan sikapnya pada dua peraturan di atas, para pengelola klub ini berlindung di balik ketentuan pasal 69 UU SKN. Disebutkan, pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (ayat 1). Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD (ayat 2). Mereka pun mengancam tidak akan mengikuti kompetisi sampai ada sikap yang jelas dari Mendagri terkait persoalan ini.
Menjawab kegelisahan tersebut, keesokan harinya Mendagri menerbitkan surat bernomor 903/187/SJ tertanggal 30 Januari 2007. Salah satu isinya menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan terakhir untuk mendanai klub sepakbola dari APBD 2007. Tahun depan, pendanaan klub tidak dapat lagi dibebankan kepada APBD. Mendagri juga mengingatkan, bantuan APBD yang telah dimasukkan dalam APBD 2007 agar dianggarkan dalam jenis belanja bantuan sosial/hibah, bukan jenis belanja bantuan keuangan.
Pertanyaannya, mampukah klub-klub sepakbola tersebut melepaskan ketergantungan dari dana APBD? Jawabannya cukup simpel dan gamblang: sulit. Sebab, dari 36 klub yang berlaga di Ligina 2007, hanya empat klub yang tidak tergantung APBD. Dengan kata lain, hampir 90 persen klub menggantungkan kehidupan klubnya dari dana APBD.
Di Jawa Timur, dari tujuh klub yang menjadi peserta Ligina 2007, hanya Arema Malang yang tidak didanai APBD. Persebaya, misalnya, mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 17,5 miliar dari APBD 2007. Di luar itu, Deltras Sidoarjo dan Persik Kediri memperoleh Rp 15 miliar, Persela Lamongan Rp 13,5 miliar, dan Persekabpas Rp 10 miliar. Angka paling fantastis diperoleh Persema Malang yang konon mendapatkan kucuran dana APBD sebesar Rp 20 miliar (lihat grafis).
Dalam kondisi demikian, jika Ligina 2008 tetap digelar, hampir dapat dipastikan pengelola klub akan mencari celah atau siasat agar tetap dapat mendanai klub sepakbola dengan dukungan dana APBD. Kabupaten Lamongan, misalnya, berencana memasukkan anggaran Persela ke dalam pos belanja Dinas Pendidikan. Kota Kediri pun berencana membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga, agar tetap dapat membiayai Persik dari dana APBD.
Pilihan lain yang mungkin diambil pengelola adalah memilih absen dari kompetisi tahun depan sambil meningkatkan profesionalitas klub untuk mempersiapkan kemandirian. Tetapi, pilihan ini tampaknya bukan favorit pengelola klub.
Konflik Kepentingan
Diakui atau tidak, sebagai bidang olahraga yang paling digandrungi masyarakat, sepakbola telah menjadi alat politik penguasa untuk mempertahankan basis pendukungnya. Dan, karena hampir semua klub sepakbola dipimpin oleh kepala daerah, maka dapat dipastikan akan lebih banyak pengelola klub yang menyiasati kedua peraturan di atas daripada mendorong kemandirian klub sepakbola di daerah.
Dari penelusuran data APBD 2005, pemerintah daerah umumnya memasukkan anggaran untuk pendanaan klub sepakbola ke dalam pos belanja bantuan keuangan di sekretariat daerah, dengan nomenklatur bantuan keuangan untuk organisasi profesi. Misalnya, belanja bantuan keuangan untuk Persema dalam APBD Kota Malang sebesar Rp 7,5 miliar. Data APBD tahun yang sama menyebutkan, Kota Kediri (Rp 3,6 miliar) dan Kabupaten Pasuruan (Rp 3,15 miliar) memilih nomenklatur bantuan organisasi keolahragaan. Sementara Kabupaten Banyuwangi yang mengalokasikan anggaran Rp 700 juta memilih nomenklatur yang lebih lugas: bantuan kompetisi sepakbola.
Padahal, sesuai dengan ketentuan PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006, belanja
Ultrabook Terbaru
0 komentar:
Posting Komentar